Martinus J Bara Aktivis NTT Sumba, Tegas Tolak Wacana Pembalut Dikenakan Pajak. Perempuan Adalah Pahlawan Bangsa, Martabatnya Wajib di Hormati

MARTINUS J BARA, AKTIVIS NTT SUMBA, TEGAS TOLAK WACANA PEMBALUT DIKENAKAN PAJAK: PEREMPUAN ADALAH PAHLAWAN BANGSA, MARTABATNYA WAJIB DIHORMATI

SUMBA, PORTAL SUMBA – Wacana mengenai kemungkinan pembalut dikenakan pajak mendapat sorotan dari aktivis NTT asal Sumba, Martinus J Bara. Ia menyampaikan penolakan tegas terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi menambah beban ekonomi perempuan, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Menurut Martinus, pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan kebersihan dan kesehatan yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari perempuan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan tersebut harus mempertimbangkan aspek kesehatan, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keadilan gender.

“Pembalut adalah kebutuhan pokok perempuan. Ini berkaitan dengan hak untuk hidup sehat, menjaga kebersihan, dan memperoleh perlakuan yang adil. Jangan sampai kebutuhan dasar perempuan justru menjadi beban tambahan bagi mereka,” tegas Martinus J Bara.

PEREMPUAN ADALAH PAHLAWAN BANGSA, BUKAN SEKADAR PELENGKAP SEJARAH

Martinus menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Perempuan bukan hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga ikut berjuang dalam sejarah kemerdekaan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pembangunan, hingga berbagai bidang kehidupan nasional.

Sejarah Indonesia mencatat banyak perempuan yang menjadi teladan perjuangan, seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dhien, Martha Christina Tiahahu, dan Dewi Sartika. Mereka menunjukkan bahwa keberanian, kecerdasan, pengorbanan, dan semangat perjuangan perempuan merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa.

“Perempuan adalah bagian dari para pahlawan bangsa. Ada perempuan yang berjuang mengangkat senjata, memperjuangkan pendidikan, membela hak masyarakat, dan membangun masa depan generasi. Jangan pernah merendahkan martabat perempuan melalui kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan mereka,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penghormatan terhadap perempuan tidak cukup hanya melalui ucapan atau peringatan hari besar. Penghormatan itu harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi kesehatan, keselamatan, kesempatan, dan kesejahteraan perempuan.

MARTABAT PEREMPUAN TIDAK BOLEH DIJADIKAN BEBAN KEBIJAKAN

Menurut Martinus, pemerintah perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat kecil. Tidak semua perempuan memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga kebutuhan menstruasi dapat menjadi beban yang nyata.

Ia meminta pemerintah dan para pengambil kebijakan agar memastikan kebutuhan kesehatan menstruasi tetap terjangkau dan tidak menjadi hambatan bagi perempuan untuk hidup sehat, bersekolah, bekerja, serta menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Sepandai-pandainya manusia membuat aturan, jangan pernah lupa bahwa setiap manusia lahir dari rahim seorang perempuan. Perempuan harus dihormati, dilindungi, dan diberikan hak yang setara. Martabat perempuan tidak boleh direndahkan,” tegas Martinus.

SIKAP TEGAS: TOLAK KEBIJAKAN YANG MEMBEBANI PEREMPUAN

Martinus menyatakan menolak keras apabila benar terdapat kebijakan yang membuat pembalut semakin mahal dan sulit dijangkau masyarakat. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai aturan yang dimaksud, termasuk status kebijakan, dasar hukum, serta dampaknya terhadap konsumen.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara santun, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap mengawal setiap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat.

“Saya menolak keras apabila aturan tersebut benar-benar terwujud dan membebani perempuan. Jangan hanya berbicara tentang penerimaan negara, tetapi lupakan kebutuhan masyarakat. Kesehatan perempuan adalah bagian dari kepentingan bangsa,” tutupnya.

Suara rakyat, penghormatan terhadap perempuan, dan perjuangan untuk keadilan.